Bangun Lapangan Tembak, Pemprov Kalbar Anggarkan Lima Miliar

  • Bagikan
Gubernur Kalbar, Sutarmidji, didampingi Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Windy Prihastari, saat pelepasan kontingen Kalbar Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2022 ke Lampung/Biro Prokopim Pemprov Kalbar

Aswin Khatib menjelaskan, setelah ditentukan tiga penawar terendah, selanjutnya LPSE melakukan penelitian, dengan melewati perusahaan yang melakukan penawaran lebih tinggi, karena otomatis secara aturan sudah gugur.

“Nanti 3 pemenang besar ini kita evaluasi lagi, klarifikasi dan pembuktian dan terakhir klarifikasi di lapangan, benar tidak dokumen-dokumen yang ada di perusahaan penawar ini. Kadang-kadang kawan-kawan menemukan satu kejanggalan, misalnya dokumen itu beda dengan yang aslinya, kadang banyak yang tidak mau dikonfirmasi, nah itu kadang-kadang faktor yang bisa menggugurkan penyedia jasa, persyaratannya tidak lengkap, dokumennya masih ada yang salah setelah diteliti, kita objektif, hingga pada tahap pembandingan kerja di tempat lain benar atau tidak. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita laksanakan,” ungkapnya.

Aswin Khatib menambahkan, bahwa pihak LPSE sudah sering dipanggil aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, untuk dikonfirmasi.

“Alhamdulilah kita sudah sesuai prosedur, melaksanakan dengan aturan-aturan, jadi Insya Allah tidak ada masalah dengan kita,” ucapnya.

Bagaimana kalau ada satu perusahaan yang banyak menang tender ? “Ndak masalah, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Kalau memenuhi syarat kita tidak mungkin menjatuhkan, karena disitu bisa timbul KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), sebab yang benar kita salahkan. Bisa jadi memang dia paling bagus,” jawabnya.

Terkait dengan kualitas barang yang dikerjakan penyedia jasa, menurut Aswin, diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena tugas Pokja penyedia barang dan jasa hanya memeriksa berbagai kelengkapan secara administrasi dan kesesuaian di lapangan.

“Terkait kualitas barang, sebelum dia menerima barang, ada memeriksa barang itu sesuai dengan spesifikasi atau tidak, kalau tidak sesuai dia bisa tidak menerima, itu wilayahnya PPK di sana (Dinas). Sebelum membuat berita acara penerimaan, dia turun dulu untuk mengecek benar tidak secara riil, kalau benar ya ok, tapi kalau salah perlu perbaikan dibalikan disuruh diperbaiki. Ya kadang-kadang tidak menutup kemungkinan juga penyedia mau cari untung, mungkin spesifikasinya dikurangi, misalnya seharusnya 5 jadi 4, itu di PPK yang melakukan pemeriksaan atau ditangani langsung oleh Kepala Dinas,” jelasnya.

“Kawan-kawan ni jera, takut melenceng sedikit jak diperiksa aparat penegak hukum. Bahasa Pontianak tu jauhkan bale lah,” ucapnya dengan logat melayu kental.

Gubernur minta masyarakat untuk peduli dan ikut mengkritisi

Sebelumnya, pada tanggal 22 September 2022, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, sempat menulis status di facebooknya, Bang Midji, yang meminta masyarakat untuk peduli dan ikut mengkritisi pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Pemprov Kalbar agar sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

“Tahun 2023 focus utama pembangunan di Kalbar adalah Infrastruktur jalan, Insya Allah jalan Siduk…. Sukadana bisa selesai dgn anggaran 49 M lbh, jln Sukadana Tlk Melano dan Melano Tlk Batang, cuma ruas ini blm tuntas. Selanjutnya pembangunan jembatan Marsedan Kapuas Hulu 20 M,peningkatan jln Singkawang Bengkayang 45 m,jln Bodok Meliau 25m,  jl. Tanjung Marau, air upas manismata, Tumbang Titi Tanjung, pak Mayam Nahaya, Batas kota Ptk Kakap 49 M dan msh bnyk ladi jln di Stg, Skd, dll. Saya harap siapapun yg mengerjakan hrs perhatikan kwalitas, masy. hrs peduli, klu kerja sembarangan kritisi, pengawas jgn tidur.” tulis Bang Midji, sapaan akrab mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini, seperti dilansir dari jurnalis.co.id. ***

  • Bagikan