Berapa Jumlah Harta Kekayaan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar ?

  • Bagikan
Ilustrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN-KPK)/unggahnews.com

Sementara itu, masih berdasarkan data LHKPN-KPK, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang juga menjadi pejabat publik, tercatat terakhir 31 Desember 2021 melaporkan LHKPN-KPK, yang dilaporkan pada tanggal 15 Maret 2022, dengan total harta kekayaan berjumlah 32.718.063.904.

Harta kekayaan Ria Norsan berupa tanah dan bangunan sebanyak 34 bidang senilai 18.469.018.000. Alat transportasi dan mesin berupa tiga unit mobil seharga 330.000.000, harta bergerak lainnya terbilang 479.785.300.

Mantan Bupati Mempawah dua periode ini tercatat tidak memiliki surat berharga, namun memiliki kas dan setara kas senilai 13.439.260.604. Ria Norsan juga tidak memiliki hutang, sehingga total harta kekayaan pejabat publik yang berlatarbelakang kontraktor ini sebanyak 32.718.063.904.

Saat mencalon diri sebagai Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN-KPK pada tanggal 31 Desember 2017 dengan jumlah harta kekayaan sebanyak 29.972.630.668, sehingga setelah hampir lima tahun menjadi Wakil Gubernur Kalbar, kekayaan Ria Norsan naik sekitar tiga miliar rupiah.

Namun, saat menjabat Bupati Kabupaten Mempawah tahun 2009-2014, Ria Norsan sempat melaporkan LHKPN pada tanggal 21 Juli 2008, dengan nilai yang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 47.153.302.444.

LHKPN-KPK sebagai Instrumen

Mengacu kepada Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang wajib melaporkan LHKPN adalah Penyelenggara Negara.

Selain itu, Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap setahun sekali, harta yang dilaporkan per tanggal 31 Desember, penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan per tanggal 31 Desember, dengan batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.

“LHKPN-KPK sendiri sebagai instrumen pengelolaan sumber daya manusia seperti mengangkat atau mempromosikan PN/WL berdasarkan kepatuhan LHKPNnya. Sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan PN/WL. Sebagai instrumen akuntabilitas bagi PN/WL dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya,” demikian tertulis di laman LHKPN-KPK.

Selain menerima laporan LHKPN, LHKPN-KPK juga memberikan ruang pengaduan kepada masyarakat yang mengetahui PN/WL yang memiliki harta kekayaan, namun belum dilaporkan kepada LHKPN-KPK. ***

(Berbagai Sumber/Andi)

  • Bagikan