Sementara itu, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jelsi Natalia Marampa, mengungkapkan, Kalbar adalah salahsatu provinsi prioritas percepatan penurunan stunting dengan angka prevalensi stunting ketujuh tertinggi setelah NTT, Sulbar, Aceh, Sultra, Kalsel, dan NTB. Angka prevalensi stunting di provinsi Kalbar masih berada pada angka 29,8 persen. Angka ini termasuk kategori tinggi menurut WHO yakni 20-30 persen. Sementara nasional berada di angka 24,4 persen.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kegiatan Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting untuk Provinsi Kalbar di Pontianak, pada Rabu 19 Oktober 2022.
Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Jelsi Natalia Marampa, mengatakan, perlu komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk mempercepat penurunan stunting di daerah. Menurut Jelsi, koordinasi antar sektor di daerah harus ditingkatkan dengan optimalisasi peran dan fungsi TPPS serta peningkatan peran Tim Pendamping Keluarga.
Selain itu, Asdep Jelsi mengatakan, Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan penanganan stunting yang dilakukan TPPS, serta intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran pada lokus prioritas stunting.
“Pelibatan Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, private sektor dan media juga harus dilakukan daerah,” ujar Asdep Jelsi, saat menyampaikan sambutan mewakili Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto, seperti dilansir dari kemenkopmk.go.id.
Menambah penjelasan Jelsi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretarian Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, menyampaikan, bahwa komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerahnya. Menurutnya masih ditemukan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan di daerah, seperti kendala terkait tata kelola, kendala dalam intervensi spesifik dan beberapa kendala terkait intervensi sensitif.
Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan komitmennya untuk mempercepat penurunan stunting dan mencapai target 17 persen tahun 2023. Hal itu kemudian diikuti penyampaian komitmen para Bupati dan Wali Kota dari enam kabupaten kota yang hadir, yakni Wali Kota Pontianak, Bupati Kubu Raya, Wakil Wali Kota Singkawang, Wakil Bupati Bengkayang dan Bupati Landak yang diwakili Sekda.
Penyampain komitmen Wakil Gubernur dan Wali Kota serta Bupati dituangkan dalam aksi nyata percepatan penurunan stunting oleh setiap Kepala OPD yang hadir dalam bentuk rencana kerja pasca Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya akan dipantau secara berkesinambungan oleh Kemenko PMK bersama Sekretariat Wakil Presiden dan kementerian atau lembaga terkait.
Berharap Target Penurunan Stunting Bisa Tercapai
Untuk mencapai target penurunan angka stunting, Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Pontianak, pada Kamis 22 Desember 2022.
Kegiatan Rapat Koordinasi TPPS Tahun 2022 dibuka secara langsung oleh Ketua TPPS Kalbar yang juga sebagai Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dengan diikuti oleh kurang lebih 60 orang peserta, yang terdiri dari Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Kalbar selaku Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota.
Usai membuka Rakor tersebut, Wagub Kalbar mengatakan, bahwa hanya 50 persen masyarakat mengetahui tentang Stunting. Ia menerangkan salahsatu ciri-ciri anak menderita stunting yaitu anak lahir kurang dari 2,5 kilogram dan panjang tidak sampai 48 centimeter.
“Memang belum tentu anak yang pendek dan kurus itu stunting, jadi anak yang stunting ini dari fisiknya pertumbuhannya tidak normal, dari IQ nya juga lemah,” jelas Ria Norsan.
Bupati Mempawah dua periode ini menuturkan, untuk sementara di Kalbar angka stunting tertinggi yaitu berada di Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di Desa Lingga Sungai Ambawang. Menurutnya, lokasi penduduk sangat mempengaruhi.
Orang nomor dua di Kalbar ini pun mengakui pada tahun 2021 jumlah stunting di Kalbar berada pada angka 29,8 persen.
“Mudah-mudahan di Tahun 2023 nanti kita sudah turun mendekati 17 persen. Program kedepannya kita akan pacu tim TPPS ini kemudian berinovasi, dan tetap terus memantau perkembangan penekanan angka stunting yang ada,” pungkasnya. ***
(voi.id/kemenkopmk.go.id/Prokopim Pemprov Kalbar)
