Banjir di Kalbar Terus Terjadi Tanpa Solusi

  • Bagikan
Ilustrasi Banjir di Kalbar/Walhi Kalbar

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut banjir di Kabupaten Sintang, Kalbar, disebabkan dua faktor. Salah satunya hujan ekstrem yang melanda wilayah Sintang.

Jokowi juga menyebut ada faktor kerusakan lingkungan dalam kejadian itu. Dia menilai daerah aliran sungai dan wilayah tangkapan air hujan rusak.

“Pertama, memang adanya hujan yang ekstrem, tapi yang kedua ini perlu kita atasi adalah kerusakan daerah aliran sungai, kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan,” kata Jokowi di Sintang, pada Rabu 8 Desember 2021.

Jokowi mengatakan, pemerintah akan melakukan penghijauan di sekitar Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Dia menyampaikan pemerintah akan membangun persemaian (nursery) di sekitar daerah aliran sungai.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, pemerintah juga akan melakukan penghutanan di daerah hulu. Dia berharap berbagai upaya itu bisa menekan potensi banjir Sintang terulang kembali.

“Saya harapkan dengan itu akan memperbaiki catchment area, memperbaiki daerah aliran sungai utamanya di daerah hulu,” tutur Jokowi.

Untuk langkah jangka pendek, Jokowi berencana membangun tanggul. Dia memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, untuk menjalankan proyek itu.

“Jangka pendeknya, dengan membuat tanggul dari geotube yang diisi pasir yang kita harapkan dalam jangka pendek bisa mengurangi banjir yang ada,” ujarnya.

Sayangnya, Geotube atau Geobag yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) di sejumlah lokasi pinggir sungai Kabupaten sintang saat bencana banjir 2021 silam dinilai tidak efektif.

Geobag yang dibangun tepat di di Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalbar, itu menelan biaya puluhan miliar. Namun manfaatnya belum dapat dirasakan warga sekitar.

Satu di antara warga, A Kian mengatakan Geobag yang dibangun tersebut belum terasa manfaatnya bagi warga sekitar tepian sungai.

“Tak ada fungsinya, apalagi saat banjir sekarang ini, atau di saat air sungai meluap,” katanya kepada sejumlah wartawan, pada Kamis 13 Oktober 2022.

Curah Hujan, Bentang Alam, dan Penggunaan Lahan

Sedangkan dalam rapat dengan Komisi Kehutanan DPR pada 22 November 2021, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Helmi Basalamah, menjelaskan, ada tiga penyebab banjir di Sintang Kalbar : curah hujan, bentang alam, dan penggunaan lahan.

Pada akhir Oktober dan awal November 2021 hujan di Kalbar mencapai 294 milimeter per menit. Hujan sebesar itu menghasilkan debit air sungai 15.877,12 meter kubik per detik. Padahal, daya tampung sungai hanya 12.279,80 meter kubik per detik.

Sungai pun meluap dan merendam rumah warga Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawai setinggi 1-2 meter. Banjir ini sudah berlangsung selama satu bulan. Banjir terjadi pada DAS Kapuas seluas 9.659.790 hektare dan Daerah Tangkapan Air (DTA) seluas 6.941.735 hektare.

Bagian hulu DTA yang menjadi lokasi banjir didominasi oleh lereng curam sampai sangat curam. Yang membuat banjir Sintang sulit surut, kata Helmi Basalamah, adalah karena wilayah ini merupakan cekungan di hilir DAS dan wilayah yang terletak dalam kelokan sungai.

Jika faktor-faktor lain bisa jadi karena peran alamiah lingkungan, faktor penggunaan lahan terjadi karena ulah manusia. Karena itu, kata Helmi, pemerintah hendak mengintervensinya melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Secara regulasi, kegiatan pengelolaan hutan yang diizinkan adalah penggunaan kawasan hutan yang bisa mengubah fungsi hutan karena tujuannya pembangunan nonkehutanan. Jika pemanfaatan hutan melalui izin pemanfaatan izin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui pinjam pakai oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestariannya.

Pada kawasan hutan lindung penerima izin pinjam pakai bisa melakukan penambangan terbuka atau di atas permukaan tanah jika arealnya berada di kawasan hutan produksi. Sementara hutan lindung hanya boleh penambangan bawah tanah. Perusahaan pertambangan wajib membangun hutan melalui reklamasi dan rehabilitasi.

Normalisasi DAS Kapuas

Pada Selasa 8 November 2022, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, membuka Pertemuan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalbar di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak.

Pertemuan yang mengangkat tema “Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan DAS” ini bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi bersama para stakeholder untuk menggaungkan kepada kabupaten/kota agar peduli akan kondisi DAS Kapuas, ditambah banyaknya bencana dari dampak hidrometeorologi belakangan ini sehingga perlu dilakukan penanganan yang optimal.

Gubernur berharap, hasil dari pertemuan ini tersampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menjaga DAS Kapuas.

“Termasuk pelaku-pelaku yang menyebabkan kerusakan DAS. Dan tidak lupa mengajak masyarakat untuk menjaga DAS kita. Kita harus tegas dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup,” ungkap Sutarmidji.

Wali Kota Pontianak dua periode ini menilai, permasalah yang terjadi di DAS Kapuas memang cukup kompleks, mulai dari pendangkalan hingga kecepatan arus air yang masuk kategori lambat karena kemiringan DAS Kapuas yang tergolong landai.

“Belum lagi masalah PETI. Saya sudah beberapa kali, mengajukan perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Kementerian. Kementerian mendorong orang membuat izin pertambangan rakyat, tapi tidak ada tindak lanjut yang jelas setelahnya. Hal ini malah menimbulkan PETI semakin merajalela,” ujarnya.

Kemudian untuk DAS, sekarang sungai kapuas sudah lima tahun tidak ada pengerukan. Total aliran sungainya 1.134 km. Kemiringannya hanya 18-38 meter, sangat landai. Sehingga banjir bandang memang jarang terjadi, tapi ketika banjir karena hujan, air menjadi lambat turun. Karena arus tidak kuat hal ini mempercepat sedimentasi, dan membuat pendangkalan. Hal ini harus diperhitungkan,” jelasnya.

Gubernur Kalbar juga menyayangkan, izin perkebunan di wilayah Kalbar yang cukup luas, namun banyak yang terbengkalai.

“Di Kalbar 3,2 juta konsesi lahan kita untuk sawit, tapi yang ditanam 2 juta. 1,2 jutanya masih menganggur. Coba aturannya tegas, 6 bulan tak ditanam, sudah cabut saja izinnya. Bahkan ada 1 perusahaan yang menguasai 1,4 juta hektar lahan. Namun yang baru ditanam 600 ribu hektar, sedangkan 800 ribu nya menunggu investor. Tempo hari BPKP juga telah mengaudit perkebunan sawit. Kalau tidak tegas, rusaklah DAS kita. Hukum alamnya begitu, jangan ditabrak,” ujarnya.

Gubernur berharap, pertemuan kali ini menghasilkan rumusan-rumusan yang benar-benar bermanfaat bagi pengelolaan DAS Kapuas di wilayah Kalbar, mengingat saat ini 70 persen sudah rusak.

“70 persen DAS Kapuas sudah rusak. Saya berharap banyak dari Forum DAS ini, bagaimana perbaikan-perbaikan DAS Kapuas ke depan, karena dengan IKN kita satu pulau, kedepannya harus bisa menjaga citra negara. Ini bisa jadi masalah. Penting juga untuk dilakukan percepatan peningkatan SDM. Jangan sampai SDA Kalbar ini habis, masyarakat miskin karena SDM tidak mumpuni,” tutupnya.

(BBC News Indonesia/CNN Indonesia/forestdigest.com/suarakalbar.id/kalbarprov.go.id)

  • Bagikan