Proyek Pembangunan Kantor UPT Milik DLHK Kalbar Mangkrak ?

  • Bagikan
Kondisi fisik terakhir UPT KPH wilayah Sanggau Timur yang diduga bermasalah, foto diambil pada Rabu 9 November 2022/kabarsanggau.harianberkat.com

“Pekerjaan akan dilanjutkan, dengan pemasangan atap, namun masih menunggu adendum, selanjutnya penyelesaian dinding bangunan,” ujar Dedi Kurniawan.

Dedi Kurniawan juga membantah pihak perusahaan CV Serumpun Padi ada menyuruh pekerja melakukan pekerjaan di lokasi proyek. Hal tersebut menanggapi adanya pernyataan bahwa tukang bangunan belum digaji.

“Perusahaan tidak ada menyuruh pekerja melakukan kerjaannya,” tegas Dedi.

Dedi Kurniawan menyarankan secara teknis silahkan ditanyakan langsung ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di DLHK Kalbar.

“Secara teknis silahkan ditanyakan langsung ke PPK DLHK Kalbar,” ucapnya.

Menyadur dari Wikipedia, Adendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, Ir H Adi Yani MH, yang hendak dikonfirmasi terkait proyek pembangunan kantor UPT KPH Wilayah Sanggau Timur milik DLHK Kalbar yang diduga mangkrak ? Hanya menjawab pendek melalui pesan singkat telepon selulernya, bahwa proyek tersebut masih dalam pekerjaan.

“Msh dlm pekerjaan,” tulis alumni Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura ini.

Apabila sudah lewat 120 hari Pak Kadis ? Baru pengerjaan dinding ?

“Kena denda mreka,” tegas Magister Hukum Untan ini.

LPSE Pastikan Semua Tender Sesuai Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemprov Kalbar, Aswin Khatib, yang ditemui secara terpisah, menjelaskan, dalam hal penentuan pemenang tender, pihaknya tetap mengacu kepada acuan aturan pengadaan barang dan jasa.

Pihaknya tidak boleh melepas dari aturan itu, seperti persyaratan dan kelengkapan administrasi negara yang telah dibuat, sertifikat badan usaha, izin, pengalaman teknis penyedia jasa, hingga tenaga ahli yang diperlukan.

“Nah kadang-kadang memang tidak tentunya yang melakukan penawaran yang paling rendah itu yang menang, disamping itu kita urutkan ranking tiga terbesar dulu, dapatlah harga terendah. Kadang-kadang ada yang menawar itu “membuang” sekitar 20 persen, itu lain lagi perlakuannya, agak lebih teliti kita, karena itu masuk di akal atau tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan penyedia jasa terhadap item-item pekerjaan yang ada di situ,” ujarnya.

Aswin Khatib menjelaskan, setelah ditentukan tiga penawar terendah, selanjutnya LPSE melakukan penelitian, dengan melewati perusahaan yang melakukan penawaran lebih tinggi, karena otomatis secara aturan sudah gugur.

“Nanti 3 pemenang besar ini kita evaluasi lagi, klarifikasi dan pembuktian dan terakhir klarifikasi di lapangan, benar tidak dokumen-dokumen yang ada di perusahaan penawar ini. Kadang-kadang kawan-kawan menemukan satu kejanggalan, misalnya dokumen itu beda dengan yang aslinya, kadang banyak yang tidak mau dikonfirmasi, nah itu kadang-kadang faktor yang bisa menggugurkan penyedia jasa, persyaratannya tidak lengkap, dokumennya masih ada yang salah setelah diteliti, kita objektif, hingga pada tahap pembandingan kerja di tempat lain benar atau tidak. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita laksanakan,” ungkapnya.

Aswin Khatib menambahkan, bahwa pihak LPSE sudah sering dipanggil aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, untuk dikonfirmasi.

“Alhamdulilah kita sudah sesuai prosedur, melaksanakan dengan aturan-aturan, jadi Insya Allah tidak ada masalah dengan kita,” ucapnya.

Bagaimana kalau ada satu perusahaan yang banyak menang tender ? “Ndak masalah, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Kalau memenuhi syarat kita tidak mungkin menjatuhkan, karena disitu bisa timbul KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), sebab yang benar kita salahkan. Bisa jadi memang dia paling bagus,” jawabnya.

Terkait dengan kualitas barang yang dikerjakan penyedia jasa, menurut Aswin, diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena tugas Pokja penyedia barang dan jasa hanya memeriksa berbagai kelengkapan secara administrasi dan kesesuaian di lapangan.

“Terkait kualitas barang, sebelum dia menerima barang, ada memeriksa barang itu sesuai dengan spesifikasi atau tidak, kalau tidak sesuai dia bisa tidak menerima, itu wilayahnya PPK di sana (Dinas). Sebelum membuat berita acara penerimaan, dia turun dulu untuk mengecek benar tidak secara riil, kalau benar ya ok, tapi kalau salah perlu perbaikan dibalikan disuruh diperbaiki. Ya kadang-kadang tidak menutup kemungkinan juga penyedia mau cari untung, mungkin spesifikasinya dikurangi, misalnya seharusnya 5 jadi 4, itu di PPK yang melakukan pemeriksaan atau ditangani langsung oleh Kepala Dinas,” jelasnya.

“Kawan-kawan ni jera, takut melenceng sedikit jak diperiksa aparat penegak hukum. Bahasa Pontianak tu jauhkan bale lah,” ucapnya dengan logat melayu kental. ***

(kabarsanggau.harianberkat.com/andi)

  • Bagikan